Liga Super Indonesia (ISL) sudah diakui oleh PSSI sebagai kompetisi resmi lewat Kongres Tahunan PSSI yang berlangsung di Palangkaraya. Dengan demikian di Indonesia terdapat dua kompetisi level tertinggi yaitu Liga Super (ISL) dan Liga Prima (IPL). Meski sudah diakui PSSI namun pengelola dan klub yang berkompetisi di ISL lebih memilih untuk bernaung di bawah KPSI (PSSI versi La Nyalla).

Kompetisi Liga Super yang dikelola oleh PT. Liga Indonesia dan memilih dinaungi oleh KPSI yang mayoritas merupakan kepengurusan era lama. Keduanya sudah bertahun-tahun mengurus sepakbola Indonesia namun bukan berarti tanpa masalah. Masalah pada musim-musim sebelumnya terus berlanjut di musim ini, hal ini akibat dari lemahnya penegakan aturan.

Masih ingat dalam ingatan kita tentang kasus suap yang terjadi di kompetisi sepakbola Italia, Serie A, pada tahun 2006. Satu dasawarsa lalu Serie A dianggap sebagai kompetisi sepakbola terbaik di dunia dengan bintang-bintang sepakbola yang merumput. Namun kasus suap (Calciopoli) yang merebak membuat Serie A mulai redup dan kalah dengan hingar bingar kompetisi Liga Inggris (Premier League) dan Liga Spanyol (La Liga).

Beruntung dengan adanya ketegasan dari Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC/PSSI-nya Italia) yang didukung oleh pengelola kompetisi Serie A, kompetisi sepakbola di Italia mulai kembali bersinar lagi. Seandainya saja tidak ada ketegasan saat itu dengan menghukum klub dan orang-orang yang terlibat, bisa saja kompetisi sepakbola Italia semakin terpuruk saat ini.

Penegakan Aturan Lemah

Liga Super Indonesia musim ini dipenuhi dengan berbagai masalah. Paling mutakhir adalah kasus pelecehan terhadap wasit yang terjadi pada laga Pelita Jaya melawan Persipura (Kamis, 3 Mei 2012). Sebelumnya juga terjadi dua kali kasus mogok main yang terjadi saat laga Arema melawan Pelita Jaya dan Persegres menghadapi Persiram. Sayangnya sanksi yang diberikan oleh Komisi Disiplin (Komdis) yang dipimpin oleh ketua Komdis era Nurdin Halid, Hinca Panjaitan, ternyata jarang sekali memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Berita mengenai sanksi yang diberikan Komisi Disiplin KPSI terhadap pelanggaran yang terjadi hanya ada mengenai denda Keith Kayamba Gumbs yang didenda 20 juta, itupun kejadian pelanggaran terjadi pada pertengahan Desember tahun lalu namun sanksi baru turun pada bulan Februari tahun ini. Artinya membutuhkan waktu dua bulan bagi Komdis KPSI untuk memberi sanksi. Sebuah waktu yang sangat lama untuk memutuskan sebuah kejadian yang sudah sangat jelas pelanggarannya.

Tidak ada lagi berita soal sanksi dari Komdis KPSI yang ditemukan selain denda terhadap Gumbs tadi, padahal jelas pelanggaran-pelanggaran aturan seringkali terjadi di Liga Super. Kasus-kasus diantaranya perkelahian M. Ilham-Eka Ramdani, Rodrigo Santoni-Inkyun Oh, lalu masih adalagi kasus masuknya penonton pada laga Persija-Persiwa di Yogyakarta dan masih banyak lagi tak terdengar adanya sanksi yang turun.

Penegakan aturan dalam kompetisi Liga Super Indonesia sudah sangat lemah. Tidak ada jaminan kompetisi akan berjalan dengan baik dan pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi lagi selama penegakan aturan tidak dijalankan. Padahal meskipun Liga Super tidak mengakui kepengurusan PSSI saat ini namun imbas yang terjadi akan tetap berpengaruh terhadap kondisi sepakbola Indonesia.

Sebuah kompetisi yang berkualitas akan menjadi modal pembentukan tim nasional yang tangguh dan menjadi kebanggan masyarakat Indonesia. Kalau Liga Super masih saja lemah dalam menegakkan aturan, maka bukan menyelamatkan sepakbola Indonesia yang terjadi. Bahkan bisa jadi Liga Super akan semakin menghancurkan sepakbola Indonesia.

Kini tinggal menunggu niat dari pengelola Liga Super dan juga KPSI yang dipilih menjadi naungan Liga Super, apakah memang berniat membangun sepakbola atau sebaliknya dengan membiarkan berbagai pelanggaran aturan. Sekali lagi Liga Super dan KPSI memilih tidak mengakui PSSI saat ini, namun sepak terjang mereka jelas berpengaruh pada sepakbola Indonesia kedepannya.