Gejolak ketidak percayaan publik terhadap pengelolaan sepakbola Indonesia yang berada di tangan PSSI sudah semakin membesar. Implementasi program, penerapan regulasi hingga prestasi tim nasional Indonesia menjadi tolak ukur nyata yang membuat masyarakat pencinta sepakbola Indonesia semakin ragu dengan kebijakan-kebijakan PSSI di bawah kendali Ketua Umumnya, Nurdin Halid.

Kongres Sepakbola Nasional (KSN) yang diharapkan oleh masyarakat akan menjadi layar baru bagi arah pergerakan sepakbola Indonesia ternyata melempem di akhir perjalanannya. Tidak ada kajian mengenai penerapan program menjadi sebuah kerja nyata yang seharusnya menjadi fokus dalam KSN, bahkan hasil KSN seolah menjadi repetisi program yang sudah digagas PSSI sebelumnya.

Dalam Rapat Pleno PSSI tanggal 18 Maret 2010 ketika KSN sedang digagas dan mendapat perhatian masyarakat, PSSI menguraikan 10 program pokok kepengurusan. Ada sebuah poin penting dalam hasil Rapat Pleno PSSI tersebut. Salah satu yang tertuang dari 10 program pokok tersebut, atau tepatnya program nomor sembilan, tertulis mengenai penegakan hukum dan etika.

Hukum dan etika menjadi poin penting dalam pelaksanaan manajemen sepakbola. Hukum dan etika akan menjadi pondasi program-program pengembangan sepakbola Indonesia lainnya. Tanpa adanya penegakan hukum dan aturan serta etika di dalam sepakbola Indonesia, pengelolaan sepakbola di Indonesia akan menjadi kacau balau. Apakah hukum dan etika sudah diimplementasikan secara baik dalam sepakbola Indonesia? Lihat saja dua kompetisi resmi sepakbola di Indonesia, Liga Super dan Divisi Utama, kedua kompetisi tersebut menggambarkan betapa carut marutnya sepakbola Indonesia.

Kasus Persikabo serta Persisam, lalu baru-baru ini mengenai partai ulang pertandingan antara Persik melawan Persebaya selain beberapa kasus lainnya merupakan contoh faktual bahwa aturan belum sepenuhnya ditegakkan dalam sepakbola Indonesia. Program hanya merupakan uraian di atas kertas, yang lebih penting dari itu adalah implementasinya. Wajar bila sepakbola Indonesia belum bisa dijual dengan carut marutnya pengelolaan sepakbola Indonesia, padahal sepakbola Indonesia memiliki daya pikat yang sangat tinggi.

PSSI Tandingan

Dan wajar pula apabila masyarakat pencinta sepakbola Indonesia menggugat PSSI sebagai organisasi tertinggi pengelola sepakbola Indonesia melihat kenyataan-kenyataan diatas. Apakah memang perlu organisasi PSSI tandingan? Dari polling yang diadakan di weblog bicarabola.com sejak awal Mei lalu, hingga akhir Juli saat ini terjaring 426 responden. Dari 426 responden tersebut, sebanyak 77% memilih setuju apabila dibentuk organisasi PSSI tandingan, 15 % menyatakan tidak setuju dan 8 % lainnya memilih opsi tidak tahu.

Mayoritas responden menyatakan setuju apabila dibentuk organisasi PSSI tandingan, ini menunjukkan bahwa kepercayaan responden terhadap PSSI saat ini masih sangat rendah. Mengapa memilih organisasi tandingan, kita tahu bahwa PSSI merupakan organisasi independen, bahkan pemerintah pun dilarang mengintervensi PSSI, organisasi tandingan menjadi pilihan ketika sudah tidak ada peluang untuk membenahi dari luar organisasi.

Membentuk organisasi PSSI tandingan memang tidak semudah membalik telapak tangan, perlu kerja keras dan orang-orang yang mau dan mampu membawa perubahan. Akan tetapi, apabila PSSI tidak segera membenahi organisasinya dan menerapkan penegakan aturan, keterbukaan serta profesionalitas, bisa jadi pembentukan organisasi PSSI tandingan merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan.*)

*) Lourensius Indra (web owner bicarabola.com)
contact : indra@bicarabola.com, lourensius.indra@gmail.com